MENKES : Prioritaskan Anak dan Ibu Hamil

Menteri Kesehatan RI, Dr.dr.Hj Siti Fadilah Supari, M.Kes meminta lembaga pelayanan kesehatan masyarakat baik swasta maupun negeri untuk memberikan prioritas pelayanan kesehatan terhadap anak dan ibu hamil menginggat masih tingginya angka kematian ibu hamil di Indonesia.

“Saya minta tolong agar pelayanan kepada ibu hamil dan anak benar-benar diperhatikan, saya minta dinomorsatukan, jangan sampai karena miskin tidak terlayani,”pinta Menkes dalam sambutannnya saat peletakkan batu pertama pembangunan Balai Kesehatan Masyarakat Aisyiyah di desa Pleret Kecamatan Panjatan, Kamis (6/3).

Masih tingginya angka kematian ibu hamil di Indonesia memerlukan solusi dari berbagai pihak diantaranya dengan pembangunan sarana prasarana pelayanan kesehatan hingga menyentuh masyarakat pedesaan. Dengan dibangunnnya Balkesmas Aisyiyah ini kedepan ibi hamil tidak jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun proses persalinan.

“Saya sangat bangga dan siap mendukung dengan pembangunan ini,” katanya dihadapan ratusan ibu-ibu warga Aisuyah, dan siap membantu dana Rp.250 juta, sarana prasarana kesehatan termasuk alat-alat puskesmas serta mobil ambulans.

Turut hadir ketua PP Muhammadiyah DIY Haedar Nashir, Ketua PP Aisyiyah Prof Dr Siti Chamamah Suratno, Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo, beserta unsur Muspida serta Ny.Sumijan selaku pemberi tanah waqaf pembangunan Balkesmas.

Bupati Kulonprogo H.Toyo Santoso Dipo dalam sambutannya mengatakan, pemerintah kabupaten menyambut baik pembangunan tersebut, dan berharap kedepan Balkesmas Aisyiyah bisa bersinergi bersama pemerintah daerah dalam memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan siap membantu pembangunannya.

Sementara Ketua PP Aisyiyah Prof Dr.Chamamah Suratno, mengatakan sebagai organisasi islam perempuan tertua di Indonesia, Aisyiyah terus berupaya untuk berkontribusi membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat salah satunya di bidang pelayanan kesehatan. Selain balai kesehatan didalamnya nanti juga ada valai pendidikan pelatihan keluarga sehat.

Dalam rangkaian kegiatan ini juga disampaikan pengajian dan tavliq akbar oleh PP Muhammadiyah serta kegiatan pengobatan gratis yang diikuti oleh 500 warga miskin desa setempat.

MENGENAL DAN MENGENANG PERJUANGAN KI SODEWO

Trah Ki Sodewo, Rabu sore (5/3) berkumpul untuk mengenang dan berbagi informasi mengenai perjuangan Ki Sodewo yang tak lain adalah moyangnya. Dalam acara tersebut mereka mengunjungi petilasan Ki Sodewo di Gunung Songgo, Kaliagung, Sentolo tempat yang diyakini dahulunya sebagai kuburan kepala Ki Sodewo. Karena kesaktiannya yang memiliki ilmu Pancasona Bumi, maka ketika tertangkap oleh penjajah Belanda, Ki Sodewo dipenggal dan tubuhnya dikuburkan secara terpisah dari kepalanya. Makam Ki Sodewo sendiri saat ini terletak di Pemakaman Sideman Giripeni. Penyatuan kepala dan jasad di makam tersebut dilakukan oleh salah satu buyut Ki Sodewo yang bernama Mento Irono.

Ki Sodewo adalah putera dari Pangeran Diponegoro sekaligus cucu dari Sri Sultan Bamengku Buwono III. Ki Sodewo lahir di wilayah Madiun pada tahun 1810 dari Garwo Ampeyan BRAy. Citrowati Sosrodirjo dengan nama Raden Mas Singlon. Pada masa perang Diponegoro 1825-1830 Raden Mas Singlon ikut membantu sang ayah bergerilya melawan penindasan penjajah Belanda. Pada saat itulah karena kehebatannya dalam berperang, Raden Mas Singlon mendapat julukan Ki Sodewo yang artinya laki-laki bagaikan dewa. Setelah Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makasar, Ki Sodewo meneruskan perjuangan ayahnya pelawan penindasan Belanda.

Perjuangan Ki Sodewo sebagian besar dilakukan di wilayah Kulon Progo meliputi wilayah Samigaluh, Nanggulan, Kalibawang, Sentolo, Panjatan, Lendah, Wates, Pengasih, Girimulyo dan Bagelen. Tempat bersemedi Ki Sodewo terletak di wilayah Gotakan, Giripeni di tempat ini pula Ki Sodewo sempat membangun pesanggrahan untuk menyembunyikan keluarganya dari penjajah Belanda.

Menurut Sadiran, salah satu anggota dari Trah Ki Sadewo, tuhuan dari pertemuan tersebut untuk mencari informasi sejarah dari Ki Sodewo sebanyak mungkin. Dengan mendapatkan data dan informasi yang banyak, diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan sejarah perjuangan Ki Sodewo seobyektif mungkin. “ Kami harapkan kepada cucu-cucu trah Ki Sodewo untuk mencari data dan informasi sebanyak mungkin guna mendapatkan sejarah perjuangan Ki Sodewo seobyektif mungkin.” ucap Sadiran.

Program PAUD Baru Mencapai 34,3 %

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kulonprogo yang merupakan pendidikan anak mulai usia 0-6 tahun baru mampu melayani anak sejumlah 11.482 atau 34,3 % dari total 33.443 anak. Meski masih banyak anak yang belum terlayani PAUD, namun hal ini merupakan sesuatu yang mengembirakan, karena program PAUD baru berlangsung beberapa tahun sudah bermunculan dan masyarakat memanfaatkan keberadaan PAUD yang ada disekitar tempat tinggal. Sehingga 2012 semua anak usia dini di Kulonprogo direncanakan sudah terlayani PAUD baik yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berupa Taman Kanak-kanak (TK), non formal berupa Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD atau Bina Kelauarga Balita (BKB) di masing-masing pedukuhan se-Kulonprogo.
Hal tersebut diungkapkan Kasie Pendidikan Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan Kulonprogo, Drs.Haryana, ketika menerima kunjungan kerja study banding DPRD Jepara di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan Unit I, Kamis (6/3). Rombongan Komisi C sejumlah sebelas orang yang dipimpin Ketua komisi Nurul Aini,S,IP,S.Pd,M.Si selain melakukan study banding tentang pendidikan anak usia dini (PAUD) juga permasalahan pelayanan kesehatan warga miskin
”Keberadaan PAUD yang merupakan program dari pemerintah pusat, meski belum mampu melayani semua anak, namun keberadaannya telah menyebar secara merata di setiap desa, hal ini tidak terlepas kerjasama dengan lembaga yang ada di masyarakat seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, serta LSM,” terang Haryana.
Bagi warga masyarakat yang ingin mendirikan PAUD, pemkab tidak mempersulit ijin pendirian bahkan ijin digratiskan. Ketentuan untuk mendirikan PAUD terdapat sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengajukan ijin dengan persyaratan adanya tenaga pengelola, tenaga pengajar, anak didik, sarana prasarana, tempat meskipun hanya meminjam dan kegiatan telah berjalan minimal 6 bulan. ”dalam hal ini perijinan sangat dibutuhkan bahkan yang belum berijin diberi motivasi untuk mengajukan karena berhubungan dengan adanya penyaluran bantuan,”terangnya.
Sementara hambatannya adalah persoalan tenaga kependidikan yang sesuai kompetensi bidang tugasnya masih minim, kalaupun ada yang sesuai, insentif yang diterima masih jauh dari ketentuan upah minimal. Sehingga yang muncul tenaga pendidik dari lulusan SLTA bahkan SLTP. Untuk meningkatkan pengetahuan keberadaan tenaga pendidik yang ada diberikan pelatihan dan study banding.
Usai menerima penjelasan dari Dinas Pendidikan rombongan Komisi C DPRD Kabupaten yang terkenal dengan ukirannya ini melanjutkan kunjungan ke RSUD Wates untuk melihat pelayanan kesehatan masyarakat melaui Askeskin yang diterima Direktur dr.H.Bambang Haryatno,M.Kes dan jajaran RSUD Wates.

Wabup Dukung Program PWI Yogya
Wakil Bupati Kulonprogo Drs. H.Mulyono sangat mendukung tawaran kerjasama yang diajukan oleh PWI (persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Yogyakarta dalam rangka peringatan HPN (Hari Pers Nasional) 2008 saat audensi di Joglo Pemkab, Rabu (5/3).
Ketua PWI Cabang Yogyakarta Drs. Octo Lampito yang didampingi Ketua Panitia HPN 2008 Dra. Susilastuti, Msi., Wakil Ketua HPN Ernal Rosa, dan Sekretaris PWI Ki Bambang Widodo dalam pengantarnya mengatakan Hari Pers Nasional yang merupakan momentum bagi insan pers untuk melakukan refleksi atas peran dan fungsinya bagi masyarakat. Untuk itu jajarannya akan melakukan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dalam jurnalistik diantaranya sosialisasi kerja jurnalistik, Kode Etik dan bagaimana aparat menyikapi ulah oknum wartawan atau orang yang mengaku wartawan sebagaimana banyak dikeluhkan belakangan ini. Juga tentang bagaimana penyelesaian secara hukum bila terjadi sengketa berkait dengan pemberitaan.Masyarakat perlu tahu tentang jurnalistik baik kode etik dan aspek hukum dalam pemberitaan disamping itu juga bagiamana menulis artikel yang baik dan sesuai tuntutan media cetak .
Wabup yang didampingi Kepala BAPPEDA Drs.H.Darto, Ka.Kan. Humas Drs.R.Agus Santosa,MA. serta perwakilan dari masing-masing SKPD menyambut baik program kerjasama yang ditawarkan. “Dalam era kebebasan pers yang perlu dilakukan adalah bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, sementara yang dirahasiakan ya…pers dapat merahasiakan, karena masih ada sesuatu yang dirahasiakan tetapi di publikasikan ,”jelas Wabup.

LATIHAN UASBN SD KISRUH
Terdapat Kunci Jawaban Yang Salah

Pelaksanaan latihan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat Sekolah Dasar yang dibuat oleh tim tingkat kabupaten Kulonprogo berlangsung kisruh. Soal latihan UASBN yang terdiri dari tiga mata pelajaran masing-masing Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan mulai Senin (25/2) hingga Rabu (27/2) setelah dilakukan koreksi di masing-masing cabang dinas ternyata terdapat beberapa kesalahan dalam kunci jawaban yang di buat tim soal kabupaten tidak sesuai dengan jawaban sebenarnya. Hal ini terlihat dalam mata pelajaran Matematika 3 soal dan IPA tujuh soal. Sehingga terjadi koreksi ulang yang menjadikan para siswa berubah nilainya dari jumlah awal koreksi.
Beberapa guru dan wali murid menyayangkan kejadian ini, menginggat pelaksanaan ditingkat kabupaten yang tim pembuat sekaligus jawaban soal merupakan guru-guru yang terpilih dan tentunya telah berpengalaman. “Sangat disayangkan latihan UASBN tingkat kabupaten terdapat beberapa jawaban soal yang salah, padahal yang membuat adalah tim bukan perseorangan, hal ini perlu dicari penyebabnya ditingkat penulis apa dipercetakan,”ujar beberapa guru di lingkup cabang Pengasih.
Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kulonprogo Drs.Harminto,MM yang dikonfirmasi permasalahan ini mengaku belum mengetahui dan menerima masukan adanya kesalahan jawaban soal dalam Latihan UASBN SD tingkat kabupaten. Kesalahan dapat terjadi dalam beberapa hal bisa di percetakan dan itu perlu dimaklumi, kalau di guru penulis merupakan kecerobohan. “Saya belum dapat laporan adanya permasalahan jawaban soal kunci, tapi bisa kesalahan terjadi di tingkat percetakan, kalau guru penulis saya pesimis, tetapi seandainya kesalahan guru penulis itu merupakan kecerobohan,” kata Harminto di sela-sela menghadiri audiensi PWI dengan Wabup di Joglo Pemkab Rabu (5/3).
Seperti diketahui untuk menyukseskan pelaksanaan UASBN, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulonprogo menyelenggarakan Latihan UASBN yang diikuti 6.229 anak siswa SD?MI baik negeri maupun swasta. Soal yang terdiri tiga mata pelajaran Matematika,IPA dan Bahasa Indonesia yang membuat tim dari kabupaten, sedangkan pada UASBN yang sebenarnya bulan Mei mendatang soal yang membuat 25 persen pusat dan 75 persen dari Propinsi.

ALOKASI BANTUAN KEMASYARAKATAN 6 M

Penerima Kesulitan Buat Proposal

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui APBD 2008 ini mengalokasikan dana bantuan kemasyarakatan mencapai hampir 6 milyar lebih. Masih kurangnya informasi yang diterima warga masyarakat sehingga banyak warga tidak berkesempatan meraih dana APBD terutama yang bersifat bantuan. Pemkab melalui Bagian Kesra Setda Rabu (5/3) bertempat di Gedung Binangun Lantai II melakukan sosialisasi kepada warga penerima bantuan. Sosialisasi diikuti 50 peserta dari unsur pimpinan lembaga social meliputi yayasan pendidikan, karangtaruna, organisasi pemuda dan lembaga keagamaan.

Kabag Kesra Arif Sudarmanto,SH mengatakan dalam mata anggaran APBD 2008 terdapat pos bantuan kemasyarakatan yang sudah siap untuk dicairkan sejumlah Rp.6.095.400.000,- dengan perincian untuk bantuan hibah kelompok masyarakat Rp.210 juta, bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Rp.2.808.000.000,- , bantuan kepada Organisasi Profesi Rp.490 juta dan bantuan Keuangan kepada masyarakat sebesar Rp.2.587.400.000,-. Khusus bantuan Keuangan kepada masyarakat belum ditentukan jumlah nominalnya, sementara bantuan hibah pokmas, social ormas dan organisasi profesi sudah ditentukan jumlahnya. “ Bantuan yang diberikan sudah ditentukan jumlah nominalnya untuk hibah kelompok masyarakat, social ormas dan organisasi profesi sementara bantuan keuangan masyarakat belum ditentukan besarannya, meski sudah ditentukan pemkab namun penerima harus membuat proposal dan laporan penggunaan dana, karena sudah siap anggarannya diminta untuk segera membuat proposal,” jelas Arief.

Ditambahkan Arief dalam sosialisasi umumnya permasalahan yang muncul dipermukaan adalah kesulitan masing – masing calon penerima dalam membuat proposal, terutama masalah tanda tangan harus sampai pada tingkatan desa atau kecamatan.

Sementara Wabup Drs.H.Mulyono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asek II Ir.Agus Anggono mengatakan Bantuan Sosial Kemasyarakatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten untuk dapatnya meningkatkan perekonomian dan membantu meringankan beban masyarakat melalui berbagai kelembagaan yang ada di Desa, baik PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Agenda acara:

Audiensi PWI Jogjakarta dengan Bupati

Rabu : 5 Maret 2008

Pukul: 09.00 WIB

Tempat: Joglo Pemkab.

Kunjungan Menteri Kesehatan RI

Kamis : 6 Maret 2008

Pukul : 14.00 WIB

Tempat: Balai Desa Pleret Panjatan

UPACARA HUT POL PP KE-58

Hindari Cara Kekerasan Gunakan Kemanusiaan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H.Mardiyanto mengatakan anggota satuan Polisi Pamong Paraja (Sat Pol PP) dalam menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam bentuk operasi lapangan hendaknya bersikap dan bertindak secara professional. Begitu pula di dalam menghadapi masyarakat secara umum dalam menjalankan tugasnya tidak dengan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari permasalahan masyarakat di daerah atau dengan kata lain berusaha sedapat mungkin menghindari penggunaan kekerasan terbuka (brute force) kepada cara-cara yang berkemanusiaan atau dari scenario represif ke scenario kemanusiaan.

Hal tersebut dikatakan Mendagri dalam sambutan tertulis memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Pamong Praja ke-58 yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX selaku Irup pada upacara tingkat propinsi yang dipusatkan di Alun-alun Wates Kulonprogo, Senin (3/3). Turut hadir Bupati Kulonprogo H. Toyo Santoso Dipo, Wabup Drs.H.Mulyono, Ketua DPRD Kulonprogo Drs.H.Kasdiyono, muspida, kepala Sat Pol PP kab/kota se-DIY. Peserta upacara terdiri anggota sat pol PP kab/kota se-DIY, satbrimob, polres, kodim, tim SAR, pasukan linmas dan PNS. Selaku komandan upacara Kepala Kantor Pol PP Kulonprogo Drs.Ayub Sriyanto.

“Usia dan pengalaman satuan Pol PP dapat dikatakan sudah cukup, hamper sama dengan usia NKRI. Oleh sebab itu dengan usia yang semakin dewasa sudah sepatutnya Pol PP dilandasi pada pertimbangan semua aspek, baik aspek perencanaan, aspek organisasi, aspek pelaksanaan tugas, lambat laun kesan negative yang masih ada pada masyarakat selama ini bahwa Pol PP arogan dalam operasional akan berubah menjadi simpati masyarakat, karena telah menunjukkan kemampuan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta mengayomi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik,” kata Mardiyanto yang sebelumnya menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Mendagri menambahkan saat ini tantangan dalam mengembangkan tugas di dalam masyarakat semakin berat dan kompleks serta penuh resiko. Sehingga dituntut kesiapan mental dan fisik serta harus berani menghadapi tantangan dan kekerasan, namun harus dihindari benturan phisik dengan masyarakat. Sebagai manusia biasa, anggota Pol PP akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, curiga, tegang dan emosional. Namun dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi masyarakat secara memadai, dengan menunjukkan keberanian, keuletan dan lebih penting adalah kehati-hatian serta kesabaran.

Dalam riwayat singkatnya, pembentukan Pol PP tidak terlepas dari tuntutan situasi kondisi permulaan berdirinya NKRI tahun 1945. Pada saat itu Pol PP tidak dibentuk secara serentak namun bertahap. Pembentukan Pol PP di DIY merupakan yang pertama berdasarkan perintah Jawatan Praja DIY Nomor I/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasar surat Mendagri Nomor UP.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 yang berlaku sejak 1 Januari 1950 dibentuk Kesatuan Pol PP untuk tiap-tiap Kepanewonan di DIY. Sehingga tanggal 3 Maret itulah yang dijadikan tonggak sejarah Lahirnya Pol PP

Program PUAP Siap Digulirkan
Gapoktan Dapatkan Bantuan Rp 3 Milyar

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani terus dilakukan. Selain melaksanakan program intensifikasi pertanian melalui pembuatan bibit unggul berkualitan, penggunaan teknologi pertanian pemerintan juga akan memberikan dana bantuan bagi Gabugan Kelompok Tani (Gapoktan). Untuk Kabupaten Kulon Progo, jumlah bantuan yang digulirkan untuk Gapoktan tersebut jumlahnya mencapai Rp 3 milyar. Sedangkan Gapoktan penerima bantuan tersebut sebanyak 30 Gaspoktan dari 43 Gapoktan yang maju verifikasi di tingkat pusat.
Dari jumlah total bantuan Rp 3 milyar, setiap Gapoktan akan menerima dana bantuan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut diperuntukkan untuk sebuah program peningkatan kesejahteraan petani yang diberi nama Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Para petani bisa menggunakan dana tersebut untuk usaha pendukung pertanian produktif seperti, simpan pinjam, peternakan maupun pembuatan pupuk untuk pertanian.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia (RI) Dr. Ir. Anton Apriantono Jumat (29/2), dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Kedungsari, Pengasih, sebagai salah satu desa calon penerima dana PUAP. Pada kesempatan itu Mentan yang hadir bersama dengan Dirjen Pertanian dan beberapa staf ahli pertanian di sambut oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo Santoso Dipo, Ketua DPRD Kulon Progo Drs. H. Kasdiyono, Assek II Ir. Agus Anggono, Kepala Dinas Pertanian DIY Ir. Nanang Suwandi,MMA, Kepala Dinas Pertanian Ir. Agus Langgeng Basuki serta Gapoktan penerima bantuan dan masyarakat.
Dana PUAP tersebut merupakan bantuan awal yang diberikan pemerintah di tahun 2008, selanjutnya hasilnya akan dievaluasi dan dilanjutkan untuk masa yang akan datang. “Yang terpenting adalah ada peningkatan kemampuan bagi petani baik melalui hasil pertanian maupun usaha produktif yang lain. Karena kalau hanya mengandalkan hasil pertanian sebagai penghasilan pokok petani akan sulit keluar dari kemiskinan,” katanya.
Selanjutnya, untuk meningkatkan penghasilan bagi petani sebenarnya ada beberapa macam cara yang bisa dilaksanakan oleh petani. Seperti, Perluasan lahan persawahan dengan memaksimalkan irigasi dan lahan kering yang masih ada sehingga bisa digunakan untuk lahan pertanian, Mengembagkan usaha agribisnis pada setiap desa sesuai dengan kemampuan petani dan Mengembangkan usaha yang bisa diintegrasikan untuk mendukung pertanian. “Karena kalau kita beternak sapi misalnya, kotoran sapi dapat digunakan untuk bio gas limbah biogas untuk pupuk tanaman dan tanaman untuk makanan ternak.” Papar Mentan, yang sebelumnya juga mengunjungi peternakan sapi di Pedukuhan Kalinongko, Kedungsari.
Dalam sesi dialog, seorang petani yang menjadi anggota salah satu anggota Gapoktan Ny. Wanto menanyakan tentang mahalnya pupuk serta sulitnya pupuk tersebut didapatkan. Padahal, keberhasilan dari pertanian akan didukung pula oleh pemberian dan penggunaan pupuk yang baik.
Mentan lalu menjawab, sebenarnya harga pupuk saat ini sudah murah karena telah mendapatkan subsidi yang cukup tinggi dari pemerintah. Misalnya, pupuk dengan harga Rp 1.200 /kg pupuk itu mendapatkan subsidi sebesar Rp 1.800 /kg sehingga jika tidak mendapatkan subsidi harga pupuk itu akan mencapai Rp 3.000. Sedangkan kelangkaan pupuk bisa terjadi karena kesulitan transportasi. Karena pupuk yang persediaanya terbatas hanya SP 36, karena hanya diproduksi oleh PT Petrokimia, Gresik, lanjut Mentan.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo dalam sambutanya mengemukakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi para petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan adalah kepemilikan lahan yang sempit. Karena di Kabupaten Kulon Progo petani hanya memiliki lahan garapan dengan rata-rata 0,2 hektar untuk tiap petani.
Meskipun dengan kondisi demikian, ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2007 cukup mantap. Karena di tahun 2007 Kulon Progo bisa mencapai surplus beras yang mencapai 27.704 ton. “Keberhasilan tersebut bisa dicapai diantaranya juga dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan petani melalui kelompok tani yang ada.” katanya.

KEWAJIBAN MEMAKAI SPION GANDA
Kapolres : Tunggu Waktu, Butuh Sosialisasi

Tidak seperti di daerah lain yang telah mewajibkan setiap pengendara sepeda motor melengkapi kendaraannya dengan spion ganda standar yang apabila melanggar dikenakan tilang. Meski aturan tersebut sudah sangat lama ada namun pelaksanaan peraturan pemakaian spion ganda bagi pengendara sepeda motor di wilayah polres Kulonprogo masih menunggu waktu yang tepat.
Kapolres Kulonprogo AKBP Sumego Adie Soetojo mengatakan kebijakan berlalu lintas melengkapi kendaraan dengan spion ganda aturannya sudah lama ada, untuk mewajibkan kepada setiap pengendara dibutuhkan waktu yang tepat yang sebelumnya perlu sosialisasi kepada masyarakat. “ Sudah, sudah lama aturan berkendaraan sepeda motor dengan spion ganda, tetapi untuk mewajibkan butuh waktu yang tepat, perlu sosialisasi , ketentuan bentuk standar seperti apa karena kalau dipasang kanan kiri tetapi hanya untuk variasi karena kecil-kecil bentuknya ya belum sesuai,” terang Sumego usai menghadiri salah satu acara di kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (28/2).
Kapolres menambahkan selain diperlukan waktu dan sosialisasi , kesadaran pengendara terhadap peralatan standar sangat mendukung kesuksesan pemberlakuan aturan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Seperti berlakunya aturan menyalakan lampu di siang hari (light on) yang sekarang sudah mulai tidak dilakukan karena alasan memboroskan lampu.
Sementara Widodo salah satu PNS di Pemkab mendukung kebijakan Polres yang nantinya akan memberlakukan aturan berkendara dengan spion ganda. Sejak awal pembelian setiap kendaraan sepeda motor selalu dilengkapi peralatan standar karena memang sudah di disain sejak lama oleh para ahlinya. Hanya karena kebanyakan orang Indonesia yang sering melakukan modifikasi sehingga pada akhirnya tidak memenuhi standar dalam berkendaraan yang berakibat fatal bagi dirinya bahkan orang lain disaat terjadi kecelakaan.